HALOSMI.ID – Di tengah kisruh program wakaf yang terus bergulir yang digaungkan Wali Kota Sukabumi Ayep Zaki, menuai kegaduhan publik dari berbagai elemen, bahkan DPRD Kota Sukabumi membentuk tim Panitia Kerja (Panja) terkait wakaf.
Menanggapi hal tersebut Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Gerindra Kota Sukabumi Drs. Lutfi Achmad angkat bicara dan menegaskan komunikasi yang efektif dan tutur kata yang baik memang menjadi pekerjaan rumah (PR) utama bagi pemerintahan Ayep Zaki.
“Komunikasi yang efektif dan tutur kata yang baik memang merupakan kunci penting bagi keberhasilan sebuah program. Tanpa keduanya, sebuah program, sebaik apa pun konsepnya, bisa menemui hambatan, bahkan kegagalan. Selain itu keterbukaan dan melibatkan semua unsur yang berkaitan,” ucap Lutfi kepada HALOSMI.ID, Minggu 26 Oktober 2025.
Menurut Lutfi, keluarnya panja di DPRD Kota Sukabumi dan adanya aksi unjuk rasa itu kan terjadi akibat komunikasi yang tidak berjalan dengan baik sampai dengan akar rumput. Masing-masing ada perwakilan mau LSM, ormas, mahasiswa, media dan badan-badan resminya lainnya itu kan harus diajak rembuk.
“Gonjang-ganjing sekarang ini baru pertama kali terjadi dimasa wali kota yang sekarang, aksi unjuk rasa sering terjadi. Komunikasi yang tidak tersampaikan dengan baik, tutur kata yang baik yang menyentuh,” ungkapnya.
“Jadi karena komunikasinya tidak cair terputus, akibatnya, seperti sekarang terjadi sering aksi unjuk rasa, muncul panja di DPRD sampai semua unsur bertanya. Coba komunikasi dengan baik-baik dengan legislatif maupun mahasiswa,” urai Lutfi menambahkan.
Lanjutnya, kalau kita komunikasi dengan baik dengan tutur kata yang baik yang beretika dan tidak ada ketersinggungan dan saling menggoreng ini realistis apa yang terjadi hari ini bukan tendensi.
“Kalaupun tendensi buat saya apa untungnya, dia jadi silahkan. Jadi gonjang-ganjing sekarang ini kurang intensitas komunikasi yang notabene bukan hanya pak wali kota nya saja dibawahnya ini juga harus bantu seperti partai pendukung, sekertariat daerah, tim komunikasi itu semua harus membantu karena pak wali kan waktunya terbatas itu dimaksimalkan harusnya kan ada tenaga ahli tugasnya kan membantu dan memberikan masukan bukannya hanya dikasih SK dan nerima gaji saja untuk apa seperti itu,” beber Lutfi.
Ia menambahkan, kalaupun mereka tim ahli digaji pake APBD, itu duit rakyat harusnya kan mereka “take and give” memberikan nilai tambah untuk tugas wali kota.
“Mereka sebagai tim ahli tidak berkomunikasi dengan baik dan bekerja tidak maksimal, komunikasi yang baik public speaking yang bagus dan sesuai proporsinya,” tegas Lutfi.
