HALOSMI.ID – Gelombang kekhawatiran tengah menyelimuti sejumlah Ketua Rukun Warga (RW) di Kota Sukabumi menyusul wacana penghapusan Program Pemberdayaan Rukun Warga (P2RW). Program yang telah berjalan lebih dari satu dekade ini dinilai masyarakat telah memberikan kontribusi signifikan dalam mendorong pembangunan di tingkat lingkungan.
P2RW sendiri merupakan program unggulan Pemerintah Kota Sukabumi yang pertama kali digulirkan pada era kepemimpinan Wali Kota Mohammad Muraz, dengan alokasi dana awal sebesar Rp15 juta per RW setiap tahunnya. Keberlanjutan program ini terjamin di bawah kepemimpinan Wali Kota Achmad Fahmi, yang bahkan meningkatkan bantuan menjadi Rp25 juta, dan tetap dipertahankan dengan nominal yang sama oleh Penjabat Wali Kota Kusmana Hartadji.
Indah Puspita, seorang Ketua RW di wilayah Kecamatan Cikole, menyampaikan harapannya agar program P2RW tidak ditiadakan, melainkan justru ditingkatkan manfaatnya. Baginya, bantuan dana dari P2RW sangat dirasakan oleh masyarakat dan terbukti mampu memicu semangat gotong royong dalam merealisasikan pembangunan di tingkat wilayah.
“Besaran dana P2RW tahun lalu adalah Rp25 juta untuk setiap RW. Aspirasi kami, jika memungkinkan, dana tersebut justru ditambah, bukan malah dihilangkan. Sebab, tidak semua program pembangunan dari pemerintah kota dapat menjangkau secara langsung kebutuhan pembangunan di wilayah kami,” ungkap Indah kepada awak media pada Rabu 23 April 2025.
Lebih lanjut, Indah menyoroti ketidakjelasan informasi dari pihak kelurahan terkait kelanjutan program P2RW di tahun ini. Ia mengungkapkan bahwa hingga saat ini, belum ada pemberitahuan resmi maupun pelaksanaan rembuk warga yang biasanya menjadi agenda rutin setiap tahunnya sebagai tahapan perencanaan program.
“Informasi dari kelurahan masih nihil. Kami masih dalam posisi menunggu. Kabarnya, untuk tahun ini tidak ada pengajuan usulan program yang baru, melainkan akan menggunakan usulan yang diajukan pada tahun 2024,” ungkap Indah.
Indah menambahkan, bahwa partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan P2RW sangat tinggi. Setiap tahun, sekitar 30 persen dari anggaran pembangunan yang direalisasikan berasal dari swadaya warga.
“Selain uang stimulan dari Pemkot, warga juga berkontribusi besar dalam bentuk gotong royong. Ini memperkuat kebersamaan dan mempercepat pembangunan wilayah,” pungkas Indah. (***)
