HALOSMI.ID – Keinginan Presiden Prabowo Subianto agar kepala daerah dipilih lewat DPRD menimbulkan pro kontra di publik. Hal itu awalnya disampaikan Prabowo saat berpidato dalam acara HUT ke-60 Golkar di Sentul, Bogor, pada beberapa waktu lalu.
Prabowo menganggap Pilkada lewat DPRD bisa menekan anggaran negara. Menurutnya, uang itu bisa digunakan untuk program lain yang lebih penting bagi masyarakat.
“Saya lihat negara-negara tetangga kita efisien, Malaysia, Singapura, India, sekali milih anggota DPRD, sekali milih, ya sudah DPRD itulah yang milih gubernur, milih bupati,” kata Prabowo, dilansir dari CNN Indonesia, pada Kamis, 26 Desember 2024.
Sebagian menilai wacana itu perlu segera ditindaklanjuti dan sepakat dengan pendapat Prabowo untuk menekan anggaran. Bersamaan dengan itu, penolakan terhadap wacana itu juga nyaring. Pilkada lewat DPRD dinilai hanya akan memindahkan praktik politik uang dari rakyat ke elite partai.
Dukungan dari Partai Politik (Parpol)
Mayoritas parpol di DPR menyambut positif usul Prabowo agar Pilkada cukup dipilih lewat DPRD. Mereka yang menyatakan setuju di antaranya PKB, NasDem, Golkar, PAN, hingga PKS.
“Ide untuk mengevaluasi pemilihan langsung di level pilkada, itu saya kira saya mendukung. PKB juga mendukung. Soal mekanismenya, apakah langsung DPRD? Apakah semua (oleh) DPRD? Mari kita diskusikan bersama,” kata Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin).
Ketua DPP PKS, Al Muzammil Yusuf, juga berpendapat pilkada langsung harus dievaluasi. Selain memakan anggaran yang besar, pilkada langsung berpotensi menimbulkan konflik horizontal di tengah masyarakat.
“PKS mendukung wacana Pilkada melalui DPRD yang disampaikan Presiden Prabowo. Sudah saatnya pelaksanaan pilkada langsung dievaluasi secara menyeluruh,” kata Muzammil dalam keterangan tertulis.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) PAN, Eko Hendro Purnomo alias Eko Patrio meyakini pilkada lewat DPRD bisa mengefisiensi penggunaan anggaran negara. PAN, kata dia, mendukung positif wacana tersebut.
“Kami percaya masyarakat menginginkan pemimpin yang fokus bekerja, bukan sibuk dengan politik elektoral yang menghabiskan energi dan biaya. PAN mendukung penuh upaya efisiensi ini demi pemerintahan daerah yang lebih efektif,” kata Eko.
Sementara itu, anggota Komisi II DPR dari Fraksi Golkar Ahmad Irawan mengusulkan Pilkada lewat DPRD hanya diberlakukan untuk gubernur dan wakil gubernur. Ua berpendapat gubernur hanya kepanjangan pemerintah pusat di daerah. Sementara, menurut Irawan, Bupati dan Wali Kota tetap dipilih secara langsung oleh masyarakat.
