HALOSMI.ID – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kota Sukabumi menggelar aksi unjuk rasa di depan Balai Kota Sukabumi pada Rabu 11 Juni 2025. Mereka mengevaluasi 111 hari kerja pasangan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sukabumi, Ayep Zaki dan Bobby Maulana, yang dinilai belum mampu menyelesaikan berbagai persoalan di tengah masyarakat.
Dalam orasinya, Ketua PMII Kota Sukabumi, Bahrul, menyatakan bahwa selama lebih dari tiga bulan memimpin, Ayep-Bobby hanya fokus pada program-program seremonial, alih-alih merealisasikan 19 program strategis yang menjadi janji politik mereka. Selain itu, ia juga menyoroti kecenderungan Ayep Zaki dan Bobby Maulana untuk melakukan pencitraan di media sosial tanpa memberikan dampak konkret bagi peningkatan kualitas hidup warga Kota Sukabumi.
“Ini tentu timpang antara narasi pembangunan yang dicitrakan di media sosial dengan realitas di lapangan,” tegas Bahrul.
“Karena dari hasil kajian kritis kami, advokasi dan observasi di lapangan, pemerintahan ini belum mampu menuntaskan permasalahan. Tak seperti yang disampaikan dalam janji-janji politik dan dipoles di media sosial. Karena itu, kami PMII menagih janji,” beber Bahrul menegaskan.
12 Tuntutan PMII untuk Pemkot Sukabumi
Dalam aksi tersebut, PMII Kota Sukabumi melayangkan 12 tuntutan resmi kepada Pemerintah Kota Sukabumi, yaitu:
* Hentikan kebijakan-kebijakan yang tidak pro terhadap kepentingan masyarakat Kota Sukabumi.
* Realisasikan layanan kesehatan gratis di seluruh Puskesmas dan fasilitas pelayanan dasar lainnya.
* Mengutuk praktik kolusi dan nepotisme dalam tubuh Pemerintah Kota Sukabumi.
* Mengecam rangkap jabatan struktural yang terjadi di lingkungan birokrasi Pemerintah Kota Sukabumi.
* Tindak tegas ASN yang melanggar etika dan norma kepegawaian.
* Perluas dan lindungi ruang terbuka hijau, serta tingkatkan pengelolaan sampah yang berkelanjutan.
* Luncurkan program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dengan anggaran khusus.
* Lakukan pemerataan akses dan kualitas pendidikan, tuntaskan kekosongan kepala sekolah, dan hentikan praktik jual-beli LKS serta pungli di sekolah.
* Realisasikan tunjangan kinerja guru se-Kota Sukabumi, sesuai dengan janji kampanye.
* Lakukan audit menyeluruh terhadap sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), optimalkan pengelolaan aset daerah, tertibkan pajak dan retribusi, serta bentuk satgas khusus optimalisasi PAD.
* Evaluasi kebijakan PAD yang membebani masyarakat, pastikan kebijakan berpihak pada pelayanan publik.
