HALOSMI.ID – Mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kota Sukabumi, melakukan unjuk rasa di Balai Kota Sukabumi dan Gedung DPRD Kota Sukabumi, Rabu, (29/10/2025). Unjuk rasa ini merupakan kelima kalinya yang dilakukan oleh mahasiswa untuk menyampaikan aspirasi kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Sukabumi.
Aksi tersebut diberi tajuk “Perayaan Mati Rasa” sebagai bentuk sindiran terhadap Pemerintah Kota Sukabumi yang dinilai kehilangan kepekaan terhadap kondisi masyarakat.
Ketua PMII Kota Sukabumi, Bahrul Ulum, menyampaikan bahwa Wali Kota Sukabumi Ayep Zaki bersama Wakil Wali Kota Bobby Maulana sebelumnya menetapkan visi mewujudkan masyarakat yang inovatif, mandiri, agamis, dan nasionalis serta meluncurkan 19 program unggulan ketika kampanye. Namun, menurutnya, visi dan komitmen tersebut belum tercermin dalam pelaksanaan pemerintahan.
“Perayaan Mati Rasa Pemerintah Daerah Kota Sukabumi terhadap Masyarakat Kota Sukabumi adalah kritik PMII atas kinerja Ayep Zaki dan Bobby Maulana. Kami mendesak evaluasi substantif terhadap arah kebijakan, efektivitas program, dan konsistensi visi-misi dengan realitas sosial-ekonomi masyarakat Kota Sukabumi,” tegas Bahrul.
Ia menilai tata kelola pemerintahan saat ini belum menunjukkan kepemimpinan yang menjunjung tinggi nilai moral, etika, dan tanggung jawab. Bahkan, keberadaan Tim Komunikasi Percepatan Pembangunan (TKPP) dinilainya memperlihatkan adanya upaya normalisasi rangkap jabatan.
“Ini menjadi bentuk degradasi moral dan etika pemerintah di hadapan masyarakat Kota Sukabumi. Ditambah lagi ada rotasi dan mutasi pejabat tinggi eselon II yang mengklaim sistem seleksi terbuka, namun tidak menerapkan meritokrasi. Lalu ada klaim keberhasilan tetapi tanpa dampak publik, itu sama saja omong kosong,” kritiknya.
Tak hanya itu, PMII juga menyoroti hubungan eksekutif dan legislatif yang dinilai belum berjalan dalam semangat sinergi demokratis. Sebaliknya, justru muncul konflik kebijakan serta indikasi konflik kepentingan di sejumlah keputusan strategis.
Menurut Bahrul, beberapa kebijakan tidak melalui proses deliberasi publik yang memadai, sementara partisipasi masyarakat masih sebatas formalitas.
PMII mendesak Wali Kota dan Wakil Wali Kota untuk melakukan pembenahan birokrasi secara fundamental. Jika dalam dua tahun ke depan tidak ada perubahan signifikan, PMII khawatir Kota Sukabumi akan menghadapi stagnasi pembangunan.
Lebih jauh, mereka menuntut penghentian praktik korupsi, kolusi, nepotisme, serta rangkap jabatan di seluruh lini pemerintahan. PMII juga menekan pemerintah untuk mengevaluasi sistem pengangkatan tenaga honorer yang dianggap tidak sesuai aturan dan sarat kepentingan.
