HALOSMI.ID – Pemerintah Kota (Pemkot) Sukabumi menyelenggarakan High Level Meeting dan Capacity Building dengan tema ‘Sinergitas Opsen PKB dan Opsen BBNKB melalui Pemutakhiran Peta Jalan Implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah tahun 2025’.
Kegiatan ini berlangsung di aula pertemuan bank bjb Cabang Sukabumi dan dihadiri oleh berbagai pihak terkait, termasuk Pj Sekda Kota Sukabumi, M. Hasan Asari, DPRD Kota Sukabumi, Kepala BPKPD, perwakilan perangkat daerah, BUMD, serta pemangku kepentingan lainnya.
Dalam laporannya, Hasan menyampaikan, bahwa kegiatan ini merupakan langkah konkret untuk mengimplementasikan transformasi digital di berbagai sektor, termasuk organisasi pendidikan.
“Kegiatan ini menjadi salah satu upaya mengimplementasikan digitalisasi melalui pendekatan elektronikatif di setiap lini, meski terdapat beberapa tantangan yang harus diselesaikan,” ujar Hasan.
Menurutnya, permasalahan yang dihadapi dalam percepatan digitalisasi daerah terbagi menjadi tiga aspek, yakni regulasi, struktur dan distribusi, serta fungsi transformasi digital. Pertama, pada aspek regulasi, hingga saat ini telah ada kebijakan yang memberikan dukungan terhadap berbagai organisasi masyarakat dan daerah.
Kedua, pada aspek struktur dan distribusi, Pemerintah Kota Sukabumi berfokus pada penyesuaian tugas dan fungsi organisasi untuk memastikan setiap aktivitas pemerintahan berjalan lebih optimal. Upaya ini diharapkan dapat mendukung peningkatan pendapatan daerah serta mendorong sektor-sektor strategis lainnya. Ketiga, dalam aspek fungsi dan transformasi digital, Kota Sukabumi telah melakukan peralihan dari sistem manual ke sistem digital secara bertahap.
“Transformasi ini bertujuan meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan transparansi, serta meminimalisasi risiko dalam proses pemerintahan,” jelasnya.
Lebih lanjut, Hasan menjelaskan, bahwa Kota Sukabumi telah menunjukkan progres positif. “Dalam proses digitalisasi dan modifikasi tata kelola pemerintahan daerah, Kota Sukabumi berhasil meraih posisi peringkat ke-6 di tingkat nasional,” tandasnya.
Sementara itu, Pj Wali Kota Sukabumi, Kusmana Hartadji, menegaskan pentingnya sinergi antar pihak dalam implementasi kebijakan elektronifikasi transaksi untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Reformasi birokrasi digital dinilai menjadi langkah strategis guna mempercepat pemulihan ekonomi dan meningkatkan transparansi pengelolaan pajak serta retribusi daerah,” katanya.
Kusmana menuturkan, pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam mendukung kebijakan pemulihan ekonomi nasional melalui optimalisasi sumber pendapatan daerah. Salah satu fokusnya adalah Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD), yang akan memudahkan pengelolaan pajak dan retribusi berbasis digital.
