HALOSMI.ID – Dalam upaya memperkuat kesiapsiagaan dan mitigasi bencana, Pemerintah Kota Sukabumi menggelar Rapat Koordinasi dan Evaluasi Penanggulangan serta Mitigasi Bencana Alam di Kota Sukabumi pada Senin, 11 November 2024.
Rapat yang dipimpin oleh Penjabat (Pj) Wali Kota Sukabumi, Kusmana Hartadji, ini dilaksanakan di Oproom Setda Kota Sukabumi dan dihadiri oleh berbagai pihak, termasuk dan elemen masyarakat lainnya.
Kusmana membuka rapat dengan menyoroti pentingnya kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana yang sering kali datang tanpa peringatan.
Ia mengingatkan bahwa kondisi cuaca ekstrem yang sedang berlangsung, terutama dengan curah hujan tinggi di bulan Oktober dan November berpotensi meningkatkan risiko banjir dan tanah longsor di Sukabumi.
“Ini adalah tanggung jawab bersama dan kami membutuhkan sinergi semua pihak untuk mengantisipasi dan merespons dengan cepat,” ujar Kusmana.
Dalam sesi pembahasan, Kusmana juga memaparkan data terbaru dari BPBD hingga 5 November 2024 yang mencatat ada 1.198 titik bencana di wilayah Kota Sukabumi. Bencana yang tercatat meliputi banjir, tanah longsor, serta kerusakan infrastruktur yang tersebar di berbagai kecamatan.
Ia menekankan bahwa evaluasi ini adalah langkah untuk memperbaiki penanganan ke depan dan menyerukan partisipasi penuh dari semua pihak, terutama terkait dengan bangunan-bangunan di atas aliran sungai yang memerlukan pendekatan khusus.
“Ini bukan hanya tugas pemerintah, tetapi tugas bersama,” tegasnya. Ia juga mengapresiasi semua pihak yang telah merespons bencana dengan cepat dan tanggap.
Sejauh ini, BPBD telah melakukan berbagai upaya dalam menghadapi bencana di Sukabumi. Langkah-langkah yang diambil termasuk evakuasi warga terdampak, pembersihan aliran sungai dan drainase, pendirian posko darurat, serta pemberian bantuan kesehatan dan kebutuhan dasar bagi korban bencana.
Di samping itu, optimalisasi peran Kelurahan Siaga Bencana di 33 kelurahan telah ditekankan untuk memastikan respons cepat saat bencana terjadi.
Kusmana juga menginstruksikan BPBD untuk terus memantau prakiraan cuaca dari BMKG dan memastikan kesiapan CCTV di titik-titik rawan kemacetan untuk mendukung mobilitas darurat saat bencana.
Kolaborasi antara BPBD, Dishub dan DPUTR juga ditegaskan agar setiap pihak dapat merespons dengan cepat bila terjadi keadaan darurat.
Sebagai upaya tambahan dalam mitigasi, Pemkot Sukabumi berencana untuk mengaktifkan kembali terowongan besar peninggalan Belanda yang berada di wilayah tersebut sebagai langkah pengendalian air.
