HALOSMI.ID – Ketua Tim Komunikasi Percepatan Pembangunan (TKPP) Kota Sukabumi, Ubaydillah, memenuhi panggilan DPRD Kota Sukabumi pada Sabtu (25/10/2025). Ia datang bersama sejumlah anggota TKPP lainnya, yakni Ujang Fahrudin, Jamaludin Afgani, dan Ani Nurhayati, untuk memberikan klarifikasi di hadapan Panitia Kerja (Panja) DPRD terkait dinamika pembentukan TKPP dan isu rangkap jabatan yang tengah mencuat di publik.
Dalam kesempatan tersebut, Ubaydillah menyampaikan bahwa kedatangannya ke DPRD bertujuan untuk menjelaskan secara detail tugas dan fungsi TKPP. Menurutnya, tim tersebut dibentuk oleh Wali Kota Sukabumi Ayep Zaki sebagai upaya melakukan percepatan pembangunan di berbagai sektor.
“Pak Wali ingin akselerasi pertumbuhan dan pembangunan dari semua sisi. Kita jelaskan apa saja tugas TKPP, hasil kerja, dan peran masing-masing anggota. Semuanya sudah kami paparkan kepada dewan,” ujar Ubaydillah usai menghadiri pertemuan tersebut.
Ia menegaskan, keberadaan TKPP tidak bertujuan mengambil alih peran Aparatur Sipil Negara (ASN), melainkan memperkuat sinergi dan komunikasi antara ASN dengan Wali Kota Sukabumi.
“ASN di Kota Sukabumi itu pintar dan profesional. Hanya saja, kami membantu menjembatani komunikasi dengan Pak Wali yang baru. Jadi ASN tetap menjalankan tugas pokoknya, kami hanya memperlancar koordinasi,” jelasnya.
Lebih lanjut, Ubaydillah menyebutkan, efektivitas kerja TKPP bisa dilihat dari sejumlah indikator capaian pembangunan, seperti peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), kinerja BUMD, dan BLUD.
“PAD meningkat, kinerja RSUD dan PDAM juga membaik. RSUD R Syamsudin SH tahun ini profitnya mencapai Rp7 miliar, PDAM per September sudah Rp410 juta, dan BPR naik signifikan jadi Rp4 miliar. Ini bukti kerja konkret,” paparnya.
Meski begitu, ia tetap membuka diri terhadap kritik dan masukan dari DPRD.
“Saya senang dengan masukan teman-teman dewan. Tujuannya sama: sayang terhadap Kota Sukabumi dan masyarakatnya. Kita satu visi,” imbuhnya.
Terkait isu rangkap jabatan, Ubaydillah tidak menampik bahwa dirinya juga menjabat sebagai Dewan Pengawas (Dewas) di PDAM, RSUD R Syamsudin SH, dan BPR Kota Sukabumi. Namun, hal itu menurutnya bagian dari strategi percepatan pembangunan.
“Untuk mengakselerasi, harus tahu kondisi dari dalam. Jadi bukan karena kekurangan orang, tapi karena dibutuhkan orang yang siap kerja keras dan terbiasa mengejar target,” tegasnya.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kota Sukabumi, sekaligus Ketua Panja TKPP Rojab Asyari, mengatakan pihaknya masih mengumpulkan data dan keterangan terkait keberadaan TKPP. Ia menilai, masih terdapat sejumlah hal yang belum selaras dengan tugas utama TKPP sebagaimana tertuang dalam keputusan wali kota.
