“Tubuh perempuan dalam masyarakat patriarkal sering kali dianggap sebagai objek kepemilikan dan kekuasaan. Ini akar dari femisida,” ujar Siti.
Ia juga mencatat daerah-daerah dengan tingkat kerentanan tinggi terhadap femisida, seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sumatera Selatan.
Sayangnya, tak ada sistem pendataan nasional yang secara spesifik memantau femisida sebagai isu terpisah dari pembunuhan biasa.
Chandy menambahkan, untuk mengatasi femisida, negara harus terlebih dahulu mengakui bahwa ini bukan sekadar kejahatan biasa, melainkan pelanggaran hak asasi manusia.
“Femisida bisa dicegah. Tapi upaya penyelamatan hanya dimulai ketika kita cukup peduli untuk menamai kekerasan, melihat polanya, dan membangun sistem pencegahan,” katanya.
Chandy dan Siti pun sepakat solusi jangka panjang harus mencakup pengakuan hukum terhadap femisida, pembentukan sistem data dan observatorium femisida nasional, serta pelatihan aparat agar peka terhadap pola kekerasan berbasis gender. Tanpa itu semua, kata mereka, siklus kekerasan akan terus berulang dan korban akan terus bertambah.
