HALOSMI.ID- Bias gender dan stereotip tentang perempuan yang masih mengakar dalam masyarakat menghadirkan tantangan kompleks bagi perempuan yang menjadi pemimpin.
Masyarakat patriarkal cenderung menganggap pria lebih kompeten dan tegas, sedangkan perempuan sering kali dianggap lebih lembut dan emosional.
Stereotip tersebut dapat membatasi kesempatan perempuan untuk mendapatkan posisi kepemimpinan serta memengaruhi cara mereka diperlakukan dalam peran tersebut. Meskipun begitu, ada beberapa negara di dunia yang berani mendobrak tradisi dengan kepemimpinan perempuan-perempuan hebat ini!
1. Sirimavo Bandaranaike (Sri Lanka, 1960)
Sirimavo Bandaranaike menjadi perdana menteri perempuan pertama di dunia pada tahun 1960. Ia menerapkan kebijakan sosialis dengan mengambil alih perusahaan-perusahaan penting dan memperkuat sektor publik di Sri Lanka. Dia fokus pada pembangunan ekonomi domestik meskipun menghadapi tantangan dari lawan politiknya.
Namun, kebijakannya juga menyebabkan ketidakpuasan di kalangan pelaku bisnis, yang membuatnya kalah dalam pemilihan periode kedua. Meskipun begitu, Bandaranike dikenal karena perjuangannya untuk hak-hak perempuan dan petani.
2. Indira Gandhi (India, 1966)
Indira Gandhi adalah perdana menteri perempuan pertama India yang menjabat selama dua periode, yakni dari 1966 hingga 1977 dan dari 1980 hingga 1984. Ia terkenal dengan kebijakan ekonomi seperti Revolusi Hijau yang meningkatkan produksi pangan.
Saat darurat nasional 1975-1977, ia bersikap tegas menghadapi lawan politik, meskipun langkahnya ini mengurangi kebebasan sipil dan menuai banyak kontroversi.
Gandhi juga berperan penting dalam mendukung kemerdekaan Bangladesh pada 1971. Namun, peninggalannya juga diwarnai oleh kebijakan sentralisasi kekuasaan dan otoritarianisme yang pada akhirnya menyebabkan ketidakpuasan masyarakat dan kekalahannya dalam pemilu.
3. Margaret Thatcher (Britania Raya, 1979)
Margaret Thatcher adalah perdana menteri perempuan pertama di Inggris yang menjabat dari tahun 1979 sampai 1990.
Sebagai pemimpin Partai Konservatif, ia dikenal dengan kebijakan ekonomi neoliberal—yang dikenal sebagai “Thatcherisme” yang menekankan pada privatisasi perusahaan negara, pengurangan pajak, dan minimalisasi peran pemerintah dalam ekonomi.
Kebijakan-kebijakan ini membawa perubahan signifikan dalam ekonomi Inggris, tetapi juga memicu kontroversi dan ketidakpuasan di kalangan sebagian masyarakat yang terkena dampak negatif dari pengurangan layanan publik dan ketidaksetaraan yang meningkat.
