HALOSMI.ID- Ekonomi Indonesia sedang digerogoti penyakit. Penyakit yang paling jelas dan nyata terlihat adalah Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang merajalela.
Di lain sisi, lapangan kerja baru yang dijanjikan pemerintah tak ada wujudnya.
Semakin banyak pengangguran baru atau korban PHK yang bingung harus mencari kerja di mana lagi. Di saat yang bersamaan, negara bersikukuh membantu para perwira tinggi non-job mendapatkan pekerjaan melalui revisi UU TNI.
Awalnya TNI hanya boleh mengisi jabatan di 10 instansi sipil. Kini, ada sekitar 14 kementerian/lembaga (K/L) berada dalam cengkeraman angkatan bersenjata.
Sebanyak 9 K/L ada di aturan lama, yakni Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan; Kementerian Pertahanan (termasuk Dewan Pertahanan Nasional; Kesekretariatan yang menangani urusan kesekretariatan presiden dan kesekretariatan militer presiden; Badan Intelijen Negara.
Lalu, Badan Siber dan/atau Sandi Negara; Lembaga Ketahanan Nasional; Badan Search And Rescue (SAR) Nasional; Badan Narkotika Nasional; dan Mahkamah Agung.
Sedangkan 5 tambahan meliputi Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP); Badan Penanggulangan Bencana; Badan Penanggulangan Terorisme; Badan Keamanan Laut; dan Kejaksaan Republik Indonesia (Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Militer).
Lalu apa saja tanda-tanda ekonomi Indonesia sedang digerogoti penyakit.
Berikut contoh nyata penyakit yang menimpa ekonomi RI:
1. Badai PHK
Kasus PHK massal yang menjadi sorotan utama di 2025 terjadi di Sritex Group. Ada 11.025 orang terpaksa menganggur usai pabrik tekstil besar itu tutup total per 1 Maret 2025.
PHK lain tersebar di banyak sektor, utamanya industri manufaktur. Sebut saja dua pabrik sepatu di Kabupaten Tangerang bernama PT Adis Dimension Footwear dan PT Victory Ching Luh yang mem-PHK sekitar 4.000 karyawan secara bertahap.
Ada juga PHK di pabrik Yamaha Music, KFC alias PT Fast Food Indonesia, sampai PT Sanken Indonesia. Pabrik pembuat bulu mata palsu PT Danbi International di Garut, Jawa Barat juga dinyatakan pailit sehingga 2.079 buruh terancam PHK.
Namun, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli kukuh membantah tak ada badai PHK di tanah air. Ia berdalih kasus pemutusan hubungan kerja itu sudah berjalan sejak tahun-tahun sebelumnya.
Jika mengacu data resmi Kemnaker, ada 3.325 pekerja yang di-PHK per Januari 2025. Kasus ini paling banyak menimpa pekerja di DKI Jakarta sebesar 79,70 persen.
Sementara itu, pada periode Januari 2024-Desember 2024 terdapat 77.965 korban PHK.
Namun data lain disampaikan Presiden Partai Buruh Said Iqbal. Menurutnya, dua bulan pertama 2025, 60 ribu buruh sudah jadi korban PHK.
