“Jadi mereka tidak boleh hanya menjadikan Indonesia sebagai pasar tanpa memberi edukasi. Nantinya, edukasi harus dilakukan secara rutin kepada anak dan juga kepada orang tua,” tegasnya.
Ia pun mengajak seluruh pihak, termasuk kepala daerah, sekolah, guru, dan orang tua, untuk bersama-sama menyukseskan implementasi regulasi ini demi melindungi anak-anak. Menurutnya tanpa keterlibatan semua pihak, aturan ini akan sulit diterapkan secara efektif.
“Saya sekaligus menutup bahwa ini kita kerjakan bersama-sama, kolaborasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah,” imbuh Meutya.
Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi atau yang akrab disapa Kang Dedi Mulyadi (KDM) menyambut baik PP Tunas ini.
Dalam pandangannya, Dedi menyebut pendekatan untuk mencegah anak-anak dari kecanduan sosial media dan game online hanya dengan pendidikan. Hal tersebut kurang efektif sehingga diperlukan pemecahan akar masalahnya terlebih dahulu.
“Maka PP (Tunas) ini sebenarnya hulu dari seluruh pembenahan penggunaan media sosial. Platform media sosial itu yang memiliki dampak terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak, serta melahirkan kejahatan dan berbagai tindak kriminal yang dilakukan oleh remaja,” ungkap Dedi Mulyadi.
Menurut Dedi, dengan hadirnya PP Tunas ini, nantinya para kepala daerah dapat mencoba memahami dan mengimplementasi menjadi kebijakan publik yang lebih teknis di daerah.
“Untuk itu diperlukan kebijakan yang strategis. PP ini sebenarnya barikade untuk menjaga anak-anak kita, termasuk Jawa Barat,” pungkas Dedi.
Adapun dalam kesempatan tersebut, hadir juga Bupati Purwakarta Saepul Bahri Binzein, Kepala Badan Pengembangan SDM Kemkomdigi Bonifasius Wahyu Pudjianto, serta Staf Khusus Menteri Bidang Strategis Komunikasi Kemkomdigi Rudi Sutanto.
